mediastara.com | Internasional

Jakarta, Mediastara News. — Upaya diplomatik intensif untuk mengakhiri konflik di Ukraina tampaknya telah mencapai titik balik signifikan. Menurut laporan eksklusif dari Axios pada Kamis (27/11), delegasi Amerika Serikat (AS) dan Ukraina telah mencapai kesepakatan awal pada 18 dari 20 syarat yang diajukan dalam usulan perjanjian damai AS-Ukraina terbaru.

Perundingan yang berlangsung di Jenewa ini berhasil mempersempit rencana awal yang ambisius menjadi poin-poin yang lebih spesifik. Namun, dua poin tersisa diyakini sebagai “isu sensitif” dan krusial, yang memerlukan keputusan langsung dari kedua pemimpin negara, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Perkembangan ini menandai terobosan Jenewa yang paling menjanjikan sejak inisiatif perdamaian diluncurkan baru-baru ini.

Dua Isu Sentral yang Menghambat Kesepakatan Final

Meskipun kesepakatan pada 18 poin merupakan kemajuan besar, dua masalah yang belum terselesaikan adalah inti dari konflik yang berlarut-larut. Financial Times sebelumnya menyinggung bahwa isu-isu ini sangat sensitif dan hanya dapat diselesaikan di tingkat tertinggi.

1. Sengketa Wilayah: Ini adalah isu paling pelik yang melibatkan pengakuan atau kompromi Ukraina atas kendali Rusia di beberapa wilayah. Proposal awal AS memang mengharuskan Ukraina membuat konsesi signifikan, termasuk mengakui kendali Rusia atas wilayahnya. Bagi Kyiv, ini adalah garis merah kedaulatan yang sulit dilanggar.
2. Sifat Jaminan Keamanan AS: Ukraina sangat menuntut jaminan keamanan yang kuat dan mengikat dari AS dan sekutu NATO untuk mencegah agresi di masa depan. Persoalan yang belum terselesaikan adalah sejauh mana sifat dan kekuatan jaminan keamanan yang akan diberikan oleh AS di bawah perjanjian damai AS-Ukraina ini.

Keputusan mengenai dua poin ini secara efektif menjadi beban diplomatik di pundak Presiden Trump dan Presiden Zelenskyy, yang diperkirakan akan bertemu dalam waktu dekat.

Inisiatif Baru Trump dan Dukungan Solid Tim Negosiasi

Inisiatif perjanjian damai baru ini bermula dari pertemuan penting di Gedung Putih pada 18 November 2025, dipimpin oleh Presiden Trump. Awalnya, rencana perdamaian ini terdiri dari 28 poin, yang kemudian disempitkan menjadi 20 poin dalam perundingan Jenewa.

Rencana tersebut mendapat dukungan kuat dari tokoh kunci dalam pemerintahan Trump, termasuk Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Kedua pejabat senior ini dilaporkan mendukung rencana tersebut sebagai “terobosan” potensial, yang menunjukkan keseriusan Washington untuk memfasilitasi solusi jangka panjang.

Meskipun sempat ada spekulasi daring mengenai adanya “perpecahan” internal di antara Vance dan Rubio terkait substansi proposal tersebut, seorang pejabat AS membantah rumor tersebut. Pejabat tersebut menegaskan bahwa Vance dan Rubio bekerja bersama sebagai “tim” yang solid, mengarahkan upaya negosiasi menuju kesepakatan yang optimal bagi AS dan Ukraina.

Konsesi Kunci dari Proposal Awal AS

Laporan menggarisbawahi bahwa usulan awal AS menempatkan tekanan signifikan pada Kyiv untuk menerima konsesi demi mencapai stabilitas. Selain pengakuan wilayah, proposal tersebut mencakup dua tuntutan besar lainnya:

• Pembatasan Personel Militer: Ukraina diminta membatasi jumlah personel militernya di masa depan.
• Netralitas NATO: Ukraina harus setuju untuk tidak bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Konsesi ini menunjukkan bahwa fokus utama dari perjanjian damai AS-Ukraina adalah menciptakan zona penyangga geopolitik dan mengurangi ancaman keamanan yang dirasakan oleh Rusia, meskipun hal ini menimbulkan tantangan politik domestik besar bagi Presiden Zelenskyy. Keberhasilan negosiasi Jenewa menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah menemukan titik temu pada banyak aspek operasional, namun tantangan terbesar masih ada pada isu kedaulatan dan keamanan jangka panjang.

Dengan 18 dari 20 poin telah disepakati, dunia menantikan respons dari Presiden Trump dan Zelenskyy mengenai dua isu yang tersisa. Keberhasilan final perjanjian damai ini akan bergantung pada kesediaan kedua pemimpin untuk berkompromi pada isu wilayah dan jaminan keamanan yang sensitif. Sementara itu, langkah maju di Jenewa menawarkan secercah harapan bahwa resolusi konflik di Ukraina mungkin lebih dekat dari yang diperkirakan.