JAKARTA, mediastara.com – Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional yang jatuh setiap tanggal 18 Desember menjadi momentum krusial bagi penguatan sinergi lintas lembaga. Gerak Peduli Pekerja Migran Indonesia (GP2MI) menegaskan komitmennya untuk memberikan empati dan keberpihakan total dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di seluruh dunia. GP2MI Siapkan Roadmap 2026 untuk Perlindungan PMI yang Bermartabat.

Ketua GP2MI, Yudhy, menyatakan bahwa perlindungan terhadap PMI bukan sekadar tugas organisasi, melainkan kewajiban konstitusional negara.

“Migrasi adalah hak, namun perlindungan PMI adalah kewajiban negara dan tanggung jawab kita bersama sebagai aktivis. Tidak boleh ada PMI yang berangkat tanpa bekal, dan tidak boleh ada yang pulang tanpa martabat,” tegas Yudhy saat ditemui di kantornya bersama jajaran Persatuan Jurnalis Nusantara (PJN), Desember 2025.

Menangani Kasus Nyata: Dari Kecelakaan Kerja hingga Persoalan Hukum

Kebutuhan akan perlindungan yang lebih kuat bukan tanpa alasan. Sepanjang Desember 2025, GP2MI tengah aktif menangani sejumlah kasus memilukan yang menimpa PMI.

Di antaranya adalah kasus PMI Dedeh, yang mengalami kecelakaan kerja hingga patah tangan namun tetap dipaksa bekerja dan diekploitasi oleh oknum agent tenaga kerja. Selain itu, GP2MI juga mengawal kasus PMI Imas, yang harus mendekam di penjara selama 28 hari di negara penempatan. Kasus-kasus ini menjadi bukti nyata bahwa ancaman terhadap keselamatan dan hak asasi PMI masih sangat tinggi. GP2MI Siapkan Roadmap 2026 untuk Perlindungan PMI yang Bermartabat.

Roadmap Strategis 2026: Pencegahan dan Respons Cepat

Sebagai langkah konkret ke depan, Yudhy yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Jurnalis Nusantara (PJN), mengumumkan penyusunan Roadmap Strategis Perlindungan PMI Terintegrasi 2026. Peta jalan ini akan berfokus pada tiga pilar utama: pencegahan, respons cepat, dan keberpihakan total.

Berikut adalah 5 program prioritas dalam Roadmap 2026 tersebut:

1. Sinergi Data Driven Journalism (GP2MI & PJN): Memperkuat Crisis Alert System di mana GP2MI menyediakan data tren kasus terkini untuk diolah oleh jurnalis PJN menjadi laporan investigasi guna memicu perhatian publik nasional.
2. Literasi Digital Pra-Berangkat: Mewajibkan kurikulum keamanan digital agar PMI mampu mendokumentasikan bukti digital (kontrak, rekaman suara, lokasi) sebagai alat bukti jika terjadi pelanggaran.
3. Crisis Management Center (CMC) 24/7: Satuan Tugas terintegrasi GP2MI dan PJN yang melayani pengaduan 24 Jam penuh selama 7 hari, untuk penanganan masalah PMI dengan cepat dan tepat termasuk advokasi dan bantuan hukum.
4. Layanan Trauma Healing: Dukungan kesehatan mental pasca-penempatan bagi PMI yang mengalami kekerasan agar dapat kembali berintegrasi secara sosial di masyarakat.
5. Desa Peduli PMI (Desmigratif) 2.0: Optimalisasi peran pemerintah desa dalam memvalidasi perusahaan penempatan (P3MI) serta pengawasan terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Momentum Hari Pekerja Migran Internasional : Kolaborasi Lintas Elemen Perlindungan PMI

Menutup penjelasannya, Yudhy menekankan pentingnya kolaborasi antara aktivis lapangan dan media massa dalam mengawal isu-isu pekerja migran. Menurutnya, sinergi antara GP2MI dan PJN adalah kunci agar suara PMI didengar oleh pemangku kebijakan.

“Jika GP2MI adalah otot yang bekerja di lapangan, maka Persatuan Jurnalis Nusantara (PJN) adalah urat saraf yang mengirimkan pesan ke otak negara agar segera bertindak,” pungkas Yudhy.