Oleh: Yudhy  Elwahyu, Ketua Persatuan Jurnalis Nusantara (PJN)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah pertaruhan besar bagi masa depan generasi bangsa. Namun, peristiwa yang terjadi di SDS Taman Siswa, Cikampek Barat, Karawang baru-baru ini—di mana wali murid menemukan telur beraroma busuk—menjadi alarm keras bagi pemerintah. Bukan sekadar masalah protein yang rusak, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah respons birokrasi yang cenderung defensif dan intimidatif.

Kegagalan Rantai Pasok atau Pengawasan?

Secara teknis, munculnya telur tak sedap di piring siswa menunjukkan adanya mata rantai yang patah dalam sistem quality control. Dalam kacamata manajemen media dan publik, satu porsi makanan busuk adalah “bom waktu” bagi citra pemerintah. Jika di level hulu (dapur umum/SPPG) sistem pengawasan tidak berjalan ketat, maka program triliunan rupiah ini hanya akan menjadi proyek yang membahayakan kesehatan anak didik.

Namun, drama yang menyusul setelah temuan tersebut jauh lebih menarik—sekaligus menyedihkan—untuk dibedah.

Paradoks Komunikasi Publik: Keluhan Warga vs Keamanan

Nuraeni, seorang ibu yang juga kebetulan seorang wartawati, menjalankan peran ganda yang sah secara konstitusional: sebagai wali murid yang melindungi anaknya, dan sebagai warga negara yang menjalankan kontrol sosial.

Respons pihak SPPG Cikampek Barat 3 yang meminta “surat tugas dan kartu identitas” saat ditanya soal evaluasi adalah bentuk arogansi administratif. Informasi mengenai kualitas makanan publik bukanlah rahasia negara yang harus diproteksi dengan birokrasi berbelit. Seharusnya, transparansi adalah jawaban, bukan malah membentengi diri.

Lebih jauh lagi, pelibatan pihak keamanan dan munculnya pesan dari oknum yang mengaku Babinsa untuk menanyakan “kendala” pasca laporan warga, adalah langkah yang salah kaprah. Dalam ilmu komunikasi politik, ini disebut sebagai upaya menciptakan chilling effect—sebuah kondisi di mana warga merasa takut atau ragu untuk menyuarakan keluhan karena bayang-bayang tekanan aparat.

Pelajaran bagi Pemerintah

Jika pemerintah ingin program MBG ini sukses dan berkelanjutan, ada beberapa hal yang harus segera diubah secara radikal:

1. Jadikan Orang Tua sebagai Mitra, Bukan Musuh: Orang tua siswa adalah pengawas paling jujur dan gratis bagi pemerintah. Keluhan mereka jangan dianggap sebagai serangan politik atau gangguan keamanan, melainkan sebagai data lapangan untuk perbaikan kualitas.
2. Transparansi Total: Hasil evaluasi dari temuan makanan tidak layak harus dibuka kepada publik. Menutup-nutupi kesalahan hanya akan memperbesar bola salju ketidakpercayaan publik.
3. Hentikan Sekuritisasi Isu Publik: Masalah telur busuk adalah masalah sanitasi, gizi, dan manajemen logistik. Menyelesaikannya adalah tugas ahli gizi dan manajer operasional, bukan tugas pihak keamanan. Menggunakan pendekatan “keamanan” untuk urusan piring makan siswa hanya akan membuat citra pemerintah terlihat rapuh dan antikritik.

Formalisme yang Melanggar Hukum

Upaya pihak SPPG Cikampek Barat 3 yang meminta Nuraeni menunjukkan surat tugas dan kartu identitas wartawan untuk mengetahui hasil evaluasi bukan hanya menunjukkan kekakuan birokrasi, tapi juga kegagapan dalam memahami hukum.

Secara hukum, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas menjamin hak jurnalis—bahkan masyarakat sipil—untuk mendapatkan informasi, terutama terkait kebijakan yang berdampak langsung pada publik. Tindakan membentengi diri dengan dalih administratif ini beraroma pelanggaran Pasal 18 UU Pers mengenai penghalangan kerja jurnalistik.

Terlebih lagi, berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), hasil evaluasi terhadap program yang dibiayai negara bukanlah dokumen rahasia. Meminta identitas pers seolah-olah informasi tersebut “terlarang” bagi warga biasa adalah bentuk diskriminasi informasi yang mencederai prinsip transparansi. Jangan sampai prosedur administrasi dijadikan alat untuk menutupi ketidakmampuan operasional di lapangan.

Penutup

Telur busuk bisa saja masuk ke dapur karena kelalaian satu-dua oknum vendor. Namun, mentalitas birokrasi yang menolak dikritik dan cenderung menggunakan pola-pola intimidatif adalah “pembusukan” yang jauh lebih berbahaya bagi demokrasi dan kesuksesan program nasional.

Sudah saatnya birokrasi di tingkat bawah menyadari: Kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidak diukur dari seberapa sedikit laporan masuk, melainkan dari seberapa sehat anak-anak kita dan seberapa jujur kita mengakui serta memperbaiki kesalahan.