BONDOWOSO Mediastara News – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi meminta masyarakat, guru, dan orang tua siswa untuk aktif mengawasi kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak tanggung-tanggung, warga dipersilakan mengunggah foto maupun video menu MBG ke media sosial, terutama jika ditemukan hidangan yang tidak layak atau tidak sesuai standar anggaran Rp10 ribu per porsi.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa partisipasi publik melalui media sosial adalah bentuk transparansi demi menyempurnakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya tidak pernah melarang orang tua siswa, guru, atau siapa pun untuk mengunggah menu MBG. Kami justru sangat berterima kasih atas saran, masukan, dan pengawasannya,” ujar Nanik dalam acara koordinasi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Senin (26/1/2026).

Cegah Intimidasi: Cara Melaporkan Menu MBG yang Benar

Agar setiap aduan masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti secara akurat, Nanik menyarankan pengunggah konten untuk menyertakan detail informasi yang lengkap. Hal ini penting untuk mempermudah pelacakan tanpa adanya unsur intimidasi.

Keterangan yang harus dicantumkan dalam unggahan antara lain:

• Waktu pemberian makanan.
• Alamat sekolah penerima manfaat.
• Nama dan alamat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan hidangan.

“Detail itu penting agar BGN bersama kementerian terkait bisa segera melacak apa yang sebenarnya terjadi dan mencegah hal yang tidak diinginkan,” tambah Nanik.

Kecam Arogansi Kepala SPPG di Lampung

Dalam kesempatan tersebut, Nanik Deyang juga menyoroti kasus viral yang terjadi di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Ia mengecam keras tindakan Kepala Dapur SPPG Desa Trimulyo, Dewi Ratih, yang sempat menghentikan jatah makan dua orang anak selama sepekan hanya karena orang tua mereka melontarkan kritik di media sosial.

“Itu namanya arogan. Kritik dan masukan harus kita dengarkan dengan baik untuk perbaikan, bukan justru menghukum penerima manfaat,” tegasnya.

Keterbatasan Tim Pengawas Internal

Pemanfaatan media sosial sebagai alat pengawasan dianggap solusi cerdas mengingat terbatasnya personel internal BGN. Saat ini, hanya terdapat 70 anggota tim pemantauan yang bertugas mengawasi seluruh SPPG di Indonesia secara 24 jam.

Jumlah tersebut dinilai sangat kurang dibandingkan pesatnya pertumbuhan operasional SPPG di berbagai daerah. Oleh karena itu, pengawasan berbasis komunitas menjadi kunci utama kesuksesan distribusi gizi nasional yang adil dan merata.