JAKARTA Mediastra News – Gelombang protes terhadap dugaan praktik lancung di instansi kepabeanan kembali memanas. Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Rakyat (FORMATx) mengepung Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/2/2026). Mereka mendesak KPK segera mengusut tuntas dugaan skandal korupsi terorganisir yang menyeret pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Aksi ini secara spesifik menyoroti kinerja dan dugaan keterlibatan Hendri Darnadi, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, dalam jaringan kejahatan ekonomi lintas sektor.

Dugaan Perlindungan Impor Daging dan Rokok Ilegal

Dalam orasinya, FORMATx menuding adanya praktik perlindungan terhadap komoditas ilegal yang merugikan pendapatan negara. Beberapa poin krusial yang disuarakan antara lain:

• Impor Daging Ilegal: Dugaan manipulasi prosedur masuknya daging dari luar negeri.
• Rokok Putih Ilegal: Indikasi perlindungan terhadap produksi dan distribusi rokok tanpa cukai di wilayah Madura dan Malang.

“Kami menilai ada keterlibatan sistematis yang memungkinkan barang-barang ini beredar luas tanpa memberikan kontribusi pajak yang semestinya kepada negara,” tegas Koordinator Lapangan FORMATx, Rama.

Membongkar Jaringan Mafia JIRO dan JALECA

Tak hanya soal rokok dan daging, massa aksi juga memaparkan indikasi manipulasi jenis dan jumlah barang (under-invoicing) yang melibatkan jaringan bisnis besar. Dua nama jaringan yang disebut adalah:

1. Jaringan Tekstil Ilegal (JIRO): Beroperasi di kawasan Cikarang dengan modus manipulasi data kepabeanan.
2. Jaringan Kayu dan Rotan Ilegal (JALECA): Berpusat di Kudus, diduga merusak ekosistem industri kayu nasional dan lingkungan hidup.

Rama menyebut bahwa Hendri Darnadi diduga bukan sekadar melakukan pelanggaran administratif, melainkan bagian dari mafia kepabeanan yang memiliki perlindungan kuat dari jaringan kekuasaan di internal Kementerian Keuangan maupun Bea Cukai Pusat.

4 Tuntutan Utama FORMATx kepada KPK

Sebagai bentuk keseriusan, massa aksi menyampaikan empat poin tuntutan resmi kepada lembaga antirasuah:

1. Pemeriksaan Segera: Memanggil Hendri Darnadi untuk diklarifikasi terkait dugaan kejahatan kepabeanan.
2. Penetapan Tersangka: Mendesak KPK menetapkan status hukum jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.
3. Pembersihan Internal: Melakukan reformasi total di tubuh DJBC dari tingkat pusat hingga daerah.
4. Bongkar Jaringan Bisnis: Menindak tegas aktor intelektual di balik JIRO dan JALECA beserta oknum pejabat yang menjadi “beking” mereka.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan massa tersebut. FORMATx mengancam akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar jika laporan mereka tidak segera ditindaklanjuti.