“Saat anak saya menerima menu MBG, saya mencium aroma telur yang tidak sedap, seperti bau busuk,” ungkap Nuraeni kepada awak media.

KARAWANG, Mediastara News – Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karawang menuai sorotan tajam. Alih-alih memberikan asupan nutrisi berkualitas, menu MBG di SDS Taman Siswa, Cikampek Barat, diduga menyajikan telur busuk yang tidak layak konsumsi pada Kamis (15/1/2026). Peristiwa ini pun berbuntut panjang hingga memicu isu intimidasi terhadap wali murid.

Kronologi Temuan Telur Tak Sedap di SDS Taman Siswa

Kejadian bermula saat Nuraeni, salah satu wali murid di SDS Taman Siswa, mencium aroma menyengat dari paket makanan yang diterima anaknya. Setelah diperiksa, aroma tersebut berasal dari telur yang menjadi lauk utama dalam menu MBG hari itu.

“Saat anak saya menerima menu MBG, saya mencium aroma telur yang tidak sedap, seperti bau busuk,” ungkap Nuraeni kepada awak media.

Merespons hal tersebut, Nuraeni langsung mengonfirmasi kepada pihak sekolah. Namun, Ibu Lia, guru di SDS Taman Siswa, menyatakan bahwa sekolah hanya berperan sebagai penyalur. Pihaknya berjanji akan meneruskan keluhan tersebut ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cikampek Barat 3 sebagai penyedia makanan.

Baca juga : Opini: Jangan Biarkan “Telur Busuk” dan Mentalitas Defensif Meracuni Program Makan Bergizi Gratis

Respons SPPG Cikampek Barat dan Isu “Hambatan” Informasi

Persoalan kualitas makanan ini justru meluas ke ranah birokrasi dan keamanan. Saat Nuraeni mendatangi kantor SPPG Cikampek Barat 3 untuk meminta klarifikasi, ia bertemu dengan Kepala SPPG, Sintia. Meski Sintia menjanjikan evaluasi rutin, muncul perlakuan yang dianggap janggal setelah pertemuan tersebut.

Melalui pesan WhatsApp, Sintia meminta Nuraeni menunjukkan surat tugas dan kartu identitas wartawan jika ingin mengetahui hasil evaluasi. Sebagai informasi, Nuraeni memiliki peran ganda sebagai wali murid sekaligus jurnalis. Tak hanya itu, laporan Nuraeni pun disebut telah ditembuskan ke pihak keamanan dan koordinator kecamatan.

Keanehan berlanjut saat Nuraeni menerima pesan dari oknum yang mengaku sebagai Babinsa Cikampek Barat yang menanyakan kendala di dapur MBG. Hal ini menimbulkan kesan adanya upaya “pengamanan” terhadap kritik warga.

Ketua PJN: Program MBG Butuh Pengawasan Ketat dan Transparansi

Menanggapi hal ini, Yudhy Elwahyu, Ketua Persatuan Jurnalis Nusantara (PJN), memberikan kritik keras saat ditemui di kantornya. Menurut Yudhy, program nasional sebesar MBG sangat rentan kehilangan kepercayaan publik jika pengawasannya lemah.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah program luar biasa yang sangat dibutuhkan rakyat. Namun, tanpa pengawasan ketat dan kerendahan hati birokrasi untuk dikoreksi, program ini berisiko kehilangan kepercayaan publik di tingkat akar rumput,” tegas Yudhy.

Ia menambahkan dari sudut pandang komunikasi publik ada tiga point yang harus di perbaiki pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.

“Bila dilihat dari sudut pandang komunikasi publik dan manajemen media, ada tiga poin krusial yang harus diperbaiki pemerintah, yang pertama Quality Control yang ketat di hulu, kedua jangan alergi kritik, ketiga jangan benturkan transparansi dengan birokrasi” Pungkas Yudhy.

Kritik Membangun: Evaluasi untuk Pemerintah

Tiga poin krusial yang harus diperbaiki pemerintah dalam pelaksanaan program MBG:

1. Quality Control (QC) yang Ketat di Hulu: Pemerintah harus memastikan vendor atau dapur umum memiliki standar HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Telur busuk yang sampai ke tangan siswa adalah bukti lemahnya supervisi di titik produksi.
2. Jangan Alergi Kritik: Respons birokrasi yang langsung melibatkan “pihak keamanan” saat menghadapi keluhan wali murid adalah langkah mundur dalam demokrasi. Hal ini dapat menciptakan chilling effect (efek gentar) bagi warga yang ingin melaporkan ketidakberesan.
3. Transparansi vs Birokrasi: Keluhan wali murid adalah early warning system (sistem peringatan dini). Seharusnya, pemerintah berterima kasih atas laporan tersebut, bukan malah membentengi diri dengan syarat administratif yang kaku atau melibatkan aparat keamanan dalam urusan kualitas gizi.

Harapan Publik

Hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG Cikampek Barat 3 menyatakan akan terus melakukan evaluasi kualitas. Masyarakat berharap agar insiden telur busuk ini tidak terulang kembali dan pemerintah lebih terbuka terhadap masukan wali murid tanpa perlu melibatkan pendekatan keamanan.